Rapat Koordinasi Nasional tim Terpadu Penanganan Konflik sosial Tahun 2016

Jakarta 7 maret 2016 ,Hotel Bidakara johan bodory S.so Kakesbang sorong selatan papua barat memberi penjelasan : pandangan masyarakat saat ini terbatas oleh maka itu kita harus bersinergi dalam mengambil suatu keputusan dan yang pada akhirnya berpihak kepada masyarakat itu sendri . dan untuk masalah pilkada adalah hal yang wajar karena perbedaan pendapan itu wajar -wajar saja .tapi kembali kepada kandidat masing-masing .oleh sebab itu ketika kita sudah melakukan perjuangan politik ,siapa pun yang merasa kalah harus membuka diri untuk menerima yang menang . Mahkamah konstitusi adalah mahkamah yang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pikada itu lah yang harus di pahi oleh masyarakat . mari kita menjunjung tinggi mahkamah konstitusi lembaga yang terhormat yang dapat memutuskan sesuai situasi dan kondisi di tempat . Masalah dana anggaran itu sendiri karena dana itu bukanlah satu-satunya sumber penyelesaian konflik .tetapi kembali kepada tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri dan kepada kita sebagai pemerintah sebagai pengatur penguasa . Dan pemerintah berhak berkuasa terhadap masyarakan dan pemerintah berhak mengatur masyarakat .jika keduanya di arti kan dengan baik maka masyarakan akan merasa di perhatikan oleh pemerintah itu sendiri